Desa mempunyai peran penting dalam pengelolaan, pemberdayaan dalam kemajuan pada sebuah daerah. Pengelolaan dan pemberdayaannya meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alamnya, sehingga mampu mendongkrak perekonomian masyarakat pada sebuah desa. Oleh karena itu kepala desa beserta perangkat desa dan masyarakat bersama-sama membangun desa demi kesejahteraan bersama.

Kepala desa dan perangkatnya harus mampu membuat kebijakan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kebijakan yang dibuat tersebut dapat diterima oleh masyarakat desa. Tugas kepala desa dan perangkatnya tersebut dilakukan untuk menggerakan pemerintahan di tingkat pedesaan.

Kepala desa dan perangkat desa dituntut mampu untuk menegelola dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengelola anggaran yang diberikan oleh pemerintah tersebut, maka kepala desa dan perangkatnya harus meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis.

Tujuan pelatihan untuk aparatur pemerintahan desa antara lain :

  1. Memberikan pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan desa.
  2. Memberikan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), untuk       

mendukung usaha yang diharapkan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang dikerjakan berdasarkan Visi dan Misi yang telah dibentuk.

  • Memberikan semangat dan motivasi dalam mempelajari sosial dan budaya secara

berkesinambungan. Sehingga mammpu dalam pemecahan masalah yang timbul

ketika dalam masa pembangunan usaha desa.

  • Memberikan pola pengelolaan dalam mengelola keuangan dalam Anggaran

Belanja Milik Desa (APBDes), sehingga dana desa dapat digunakan dengan tepat.

  • Menciptakan perangkat desa yang taat dan patuh terhadap UUD dan hukum.

Peserta yang wajib ikut dalam pelatihan tersebut yaitu ;

  1. Kepala desa
  2. Bendahara desa
  3. Sekretaris desa
  4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Dari adanya pelatihan tersebut menjadikan kepala desa memiliki karakter kepemimpinan yang baik sehingga memiliki kedekatan kepada masyarakat desa dan mampu memberikan pengayoman, perlindugan dan pelayanan dengan sepenuh hati untuk warga masyarakatnya dan perangkat desa mampu membantu kepala desa dalam mewujudkan pembangunan desa menjadi lebih maju.

Aparatur desa khususnya sekretaris desa dituntut mampu dalam menyusun APBDes yang nantinya akan diserahkan kepada kepala desa dan akan disepakati bersama dengan warga masyarakat. Sehingga pengelolaan anggaran biaya tersebut dapat dialirkan dengan transparan dan tepat guna.

Bendahara desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan dalam pengelolaan dana desa. Mencatat semua pengeluaran dan pemasukan dana desa yang digunakan dan didapatkan dari usaha milik desa serta melaporkan pencatatan tersebut kepada masyarakat desa yang turut serta bergerak dalam pembangunan usaha milik desa dan kepala desa. Tujuannya untuk menciptkan koordinasi dalam pembelanjaan kebutuhan yang diperlukan selama dalam tahap pembangunan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Selain itu Badan Permusyawatan Desa juga dituntut mampu dalam mengawasi pemerintah desa sehingga terwujud kinerja pemerintah desa yang jujur, baik, dan tidak korupsi. Sehingga hal ini menjadikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa bekerja sesuai dengan kesepakatan dan kebijakan yang di buat bersama.

Ketika aparatur – aparatur desa tersebut mampu menjalankan fungsi dari jabatan dan tugasnya, maka dapat mewujudkan kebijakan yang pada akhirnya akan diturunkan kepada masyarakat desa dalam pembangunan usaha milik desa. Dengan tujuan memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat desa, pastinya program aparatur desa tersebut pasti akan disepakati oleh masyarakat dan masyarakat akan membantu dalam mewujudkan program tersebut demi kemajuan desa.