Temu Nasional Pendamping (TNP) merupakan event empat tahunan yang diselenggarakan oleh pendamping dari berbagai macam unsur diantaranya adalah Pendamping KUMKM, pendamping Desa, Pendamping Pemberdayaan Masyarakat. Temu Nasional Pendamping ini diadakan untuk memperkokoh peran pendamping dalam mekanisme pendampingan. Temu Nasional Pendamping pertama diadakan di tasikmalaya pada tahun 2013 lalu. Hasil dari Temu Nasional Pendamping 1 adalah adanya piagam tasikmalaya yang saat ini sudah terlaksana. Temu Nasional kali ini akan mengusung tema “Memperkokoh Pilar-Pilar UMKM Untuk Akselerasi Kemandirian Bangsa“.

Permasalahan yang ingin dipecahkan dalam TNP 2 Jogja adalah tentang masalah kinerja UMKM yang belum optimal. Kinerja UMKM yang belum optimal disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal UMKM.
Permasalahan internal UMKM:

  1. Rendahnya jiwa kewirausahaan (qua-enterprenurship) terutama di level mikro. Hal tersebut dikarenakan bahwa berbisnis bagi mereka lebih sebagai upaya bertahan hidup karena karena gagal bersaing di sektor pekerjaan formal. Bila mereka berkesempatan kembali bekerja sesuai dengan yang diimpikannya, maka bisnisnya dengan segera ditinggal.
  2. Kelemahan yang juga serius adalah pengetahuan dan ketrampilan pemasaran (qua-marketing). Kelemahan ini kian menghambat peningkatan kapasitas dan skala usaha. Akibatnya bisnis yang dilakukannya seolah berjalan di tempat atau bahkan menyurut dari sebelumnya.
  3. Pengelolaan bisnis belum professional yang ditandai dengan: tidak punya legalitas usaha, belum ada pembukuan sederhana, dan tidak ada pemisahan antara bisnis dengan urusan rumahtangga.

Terbatasnya akses ke sumberdaya produktif seperti modal, teknologi, pasar, manajemen, SDM, dan lain-lain.  Sedangkan permasalahan eksternal UMKM di antaranya:

  1. Struktur jumlah UMKM tidak ideal. Jumlah usaha mikro yang mencapai hampir 98 persen dari total UMKM telah menjadikan UMKM Indonesia berada dalam posisi “berjamaah dalam kemiskinan dan keterbatasan”.
  2. Pajak final 1 persen dari omset yang dikenakan kepada UMKM sangat memberatkan. Apalagi untuk usaha pemula.
  3. Sulit melakukan formalisasi usaha. Hal tersebut dipicu oleh pengurusan perizinan yang mahal, lama, dan berbelit. Terobosan pemerintah melalui Perpres nomor 9 tahun 2014 tentang Izin Usaha Mikro Kecil masih jauh dari harapan para UMKM.
  4. Iklim usaha yang tidak kondusif menjadi hambatan pula untuk UMKM berkembang.

Untuk meningkatkan kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional, mensejahterakan rakyat, dan mewujudkan kemandirian bangsa maka kiranya diperlukan sinergi semua pihak baik pemerintah, swasta/bisnis, perguruan tinggi, masyarakat/komunitas. Tidak boleh ada lagi ego sektoral antar kementerian dan lembaga Negara yang mengurusi UMKM. Juga tidak boleh ada lagi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Sinergi memperkokoh pilar-pilar UMKM untuk akselerasi kemandirian bangsa

Sinergi tersebut sangat dibutuhkan sebagai langkah akselerasi untuk:

  1. Mendorong tumbuhnya UMKM yang memiliki jiwa entrepreneurship kuat dan skala usahanya layak. Tidak lagi memunculkan usaha mikro yang hanya untuk sekedar bertahan hidup.
  2. Memperkuat pengetahuan dan ketrampilan UMKM dalam memasarkan produknya. Di saat yang sama mendorong semakin kuatnya akses pasar agar UMKM kian berdaya menghadapi pasar global yang kian terbuka.
  3. Mewujudkan satu juta UMKM Naik Kelas, agar UMKM memiliki kontribusi yang lebih baik lagi terhadap perekonomian nasional. Juga, UMKM yang mampu naik kelas diharapkan menjadi penghela bagi UMKM lainnya untuk terus tumbuh dan berkembang dengan sebaik-baiknya.

Untuk itu para pemangku kepentingan terkait UMKM perlu duduk bareng (ganti bersama) memperkokoh pilar-pilar UMKM dalam forum KONGRES NASIONAL UMKM. Sebuah forum yang dirancang sebagai TITIK TEMU berbagai kepentingan dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM.

Forum tersebut juga sekaligus untuk TEMU NASIONAL II PENDAMPING UMKM, sebagai tindaklanjut Temu Nasional I pendamping KUMKM yang telah diselenggarakan 19-20 juni 2013 lalu di Tasikmalaya. Panca Upaya yang tertuang Piagam Tasikmalaya yang dihasilkan Temu Nasional I tersebut perlu dievaluasi implementasinya. Sekaligus dilakukan penyesuaian dengan kondisi UMKM terkini sehingga pendamping mampu menjadi salah satu pilar penting dalam memperkokoh eksistensi UMKM. Bisnis Sukses Yess !!!

Referensi : Temu Nasional Pendamping 2 KUMKM Yang Disusun oleh SC TNP 2 Jogja